Seiring dengan dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) secara serentak di berbagai daerah, infrastruktur Sekolah Rakyat dinyatakan telah siap difungsikan sepenuhnya untuk menyambut peserta didik baru pada Tahun Ajaran 2026/2027. Proyek penyelesaian Sekolah Rakyat Tahap II yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) ini tersebar secara masif di 20 wilayah yang mencakup empat provinsi besar, yaitu Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan data yang dihimpun, sebaran pembangunan ini mencakup wilayah Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kota Tual, hingga Kabupaten Maluku Tengah. Langkah ini mencerminkan komitmen kuat dalam menghadirkan infrastruktur pendidikan yang merata hingga ke kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Dari pantauan redaksi, setiap kawasan pendidikan yang dibangun telah dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang komprehensif. Sarana tersebut meliputi gedung sekolah terintegrasi dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, rumah susun guru, asrama siswa, kantin, tempat ibadah, serta gedung serbaguna. Untuk mendukung proses pembelajaran yang holistik, beberapa lokasi bahkan dilengkapi dengan lapangan sepak bola berstandar FIFA, area serbaguna, sarana olahraga, dan ruang terbuka hijau yang dikelola secara berkelanjutan.
Menurut Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, pembangunan infrastruktur berskala besar ini merupakan wujud nyata dari kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). "Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul serta mendukung pemerataan akses Pendidikan," jelasnya saat memberikan keterangan resmi pada Senin (13/7/2026).
Sementara itu, Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero), Firmansyah, menekankan bahwa dimulainya kegiatan MPLS di sekolah-sekolah tersebut menjadi indikator utama keberhasilan proyek yang tidak hanya diukur dari rampungnya aspek konstruksi fisik semata. "Kami bersyukur pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi amanah pemerintah kini telah memasuki tahap pemanfaatan. Dimulainya kegiatan MPLS menjadi bukti bahwa hasil pembangunan yang dikerjakan Nindya Karya sudah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ungkapnya.
Berdasarkan pengamatan tim redaksi, PT Nindya Karya (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipercaya mengawal proyek strategis nasional ini berhasil memastikan seluruh fasilitas siap pakai sejak hari pertama sekolah dimulai. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak instan dan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas serta pemerataan akses pendidikan nasional yang lebih berkeadilan.