Pemerintah Israel dikabarkan tengah mematangkan rencana pembangunan tiga permukiman Yahudi baru di wilayah Jalur Gaza utara. Langkah kontroversial ini mencuat ke publik setelah Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengungkapkan bahwa seluruh persiapan teknis telah rampung dilakukan. Berdasarkan keterangannya, proyek tersebut kini hanya tinggal menunggu persetujuan akhir dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan laporan yang dihimpun dari Al Jazeera pada Minggu (5/7/2026), Bezalel Smotrich menegaskan bahwa kementeriannya telah menyusun blueprint komprehensif untuk tiga titik permukiman tersebut. Sinyal kuat ini menandakan bahwa pemerintah Israel secara serius mempertimbangkan untuk menduduki kembali Gaza, wilayah yang seluruh pemukim Yahudinya sempat ditarik mundur pada tahun 2005 silam.
Sehari setelah pernyataan Bezalel Smotrich, Benjamin Netanyahu secara terbuka tidak membantah kemungkinan realisasi proyek tersebut saat diwawancarai oleh Channel 14. Ketika dikonfirmasi mengenai kepastian pembangunan kembali permukiman Yahudi di Gaza, Benjamin Netanyahu memberikan jawaban implisit yang sarat makna politis.
"Pertanyaannya adalah apakah Anda lebih suka bertindak atau berbicara. Dan ya, saya lebih memilih untuk tidak membahasnya," ujar Benjamin Netanyahu sebagaimana dikutip dari saluran televisi sayap kanan Israel tersebut. Dari pantauan redaksi, jawaban diplomatis ini dinilai oleh banyak pengamat internasional sebagai isyarat kuat bahwa opsi aneksasi dan pembangunan permukiman di Gaza benar-benar sedang dipertimbangkan di meja pemerintah.
Dari pengamatan tim redaksi, rencana pembangunan ini mencuat di tengah kondisi Gaza utara yang telah mengalami kerusakan sangat parah akibat perang yang berkecamuk selama hampir tiga tahun. Serangan masif militer Israel telah meratakan rumah warga, gedung pemerintahan, sekolah, hingga fasilitas sipil utama, yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok sayap kanan untuk melancarkan perluasan zona penyangga.
Menurut catatan sejarah, Israel sebelumnya memiliki 21 permukiman Yahudi di Jalur Gaza sebelum akhirnya dibubarkan secara sepihak pada tahun 2005. Rencana untuk membangun kembali wilayah ini dipastikan akan memicu gelombang kritik global yang masif, mengingat seluruh permukiman Israel di wilayah pendudukan, termasuk di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, secara tegas dinilai ilegal dan melanggar hukum internasional.