Kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah terus menjadi perhatian serius bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan data laporan Kementerian Kesehatan, tercatat ada 2.621 laporan terkait perundungan sepanjang tahun 2025, dengan 620 di antaranya masuk kategori serius. Selain itu, dari pantauan redaksi, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga mendokumentasikan sedikitnya 641 kasus kekerasan di satuan pendidikan, di mana 30 persen dari total angka tersebut didominasi oleh aksi perundungan.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Dampak buruk dari perundungan ini kerap memicu tindakan nekat dari para korban, seperti yang terjadi dalam insiden peledakan bom di MAN 3 Padang, Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Menurut laporan kepolisian, seorang siswa kelas XII berinisial R melancarkan aksi teror dengan merakit dan meledakkan bom saat jam sekolah berlangsung pada Selasa 14 Juli 2026. Pelaku berdalih tindakan berbahaya ini sengaja dilakukan demi melukai teman sekolah yang kerap merundungnya.
Berdasarkan pengamatan tim redaksi, peristiwa mencekam ini menjadi alarm keras bagi institusi pendidikan agar tidak sekadar berfokus pada penyelesaian hukum, melainkan juga memprioritaskan pemulihan trauma psikologis warga sekolah. Dosen Program Studi Psikologi Universitas "Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Ratna Yunita Setiyani Subardjo S.Psi., M.Psi., Ph.D, menilai penanganan pascakejadian wajib menyentuh aspek manajemen krisis, pemulihan, hingga langkah preventif yang komprehensif.
Menurut Ratna, langkah awal yang mutlak diambil oleh pihak sekolah adalah menyelenggarakan Psychological First Aid (PFA) bagi seluruh siswa dan guru yang terdampak langsung. "Validasi rasa takut, sedih, dan marah yang mereka rasakan. Jangan buru-buru mengajak mereka untuk "melupakan" kejadian tersebut," tegas Ratna saat dihubungi oleh tim redaksi Tribunnews.com.
Lebih lanjut, ia menyarankan pihak manajemen sekolah segera membentuk tim respons krisis khusus yang melibatkan kepala sekolah, guru bimbingan konseling (BK), psikolog profesional, serta wali kelas. Tim terpadu ini memikul tanggung jawab besar untuk melakukan asesmen risiko mendalam terhadap murid-murid lain, khususnya mereka yang memperlihatkan indikasi perubahan perilaku yang mencurigakan.
Ratna memaparkan pentingnya memetakan indikasi awal gangguan psikologis pada anak didik pascateror. "Siapa yang menarik diri, siapa yang memuja kekerasan. Sebab ini bisa menjadi bibit perilaku berulang," jelasnya. Ia menggarisbawahi bahwa program pencegahan perundungan di sekolah harus berbasis bukti nyata, bukan sekadar mengandalkan ceramah normatif tentang larangan bullying.
Sebagai solusi konkret, ia merekomendasikan implementasi Program Olweus Bullying Prevention secara konsisten di lingkungan sekolah. Metode teruji ini berfokus pada penyusunan aturan kelas yang ketat, penyelenggaraan pertemuan berkala, penerapan konsekuensi sanksi yang tegas dan transparan, serta pelatihan penguatan empati bagi seluruh elemen siswa demi memutus rantai kekerasan.