Sekolah Minim Murid, Mendikdasmen Koordinasi dengan Mendagri

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti akhirnya buka suara terkait fenomena banyaknya sekolah dasar negeri (SDN) di berbagai daerah yang minim mendapatkan murid pada tahun ajaran baru. Masalah sepinya pendaftar ini menjadi sorotan tajam di awal tahun ajaran 2026/2027.

Suka dengan Artikel Ini?

Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!

Subscribe →

Menurut Abdul Mu'ti, kementeriannya saat ini bergerak cepat dengan melakukan pendataan terhadap sekolah-sekolah yang mengalami krisis jumlah siswa tersebut. Langkah ini dilakukan dengan menjalin koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kementerian sedang mendata sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 60," ujar Mu'ti kepada wartawan, Jumat (17/7). Terkait persoalan ini, dirinya mengaku sudah berkomunikasi secara nonformal dengan Mendagri Tito Karnavian.

"Secara nonformal saya sudah menyampaikan masalah menurunnya jumlah murid SD kepada Bapak Mendagri. Nanti akan diadakan rapat khusus membahas fenomena tersebut," lanjut Mu'ti. Koordinasi intensif ini dirasa penting mengingat pengelolaan sekolah negeri juga melibatkan pemerintah daerah di bawah naungan Kemendagri.

Sebelumnya, Abdul Mu'ti juga sempat memantau langsung pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di sejumlah daerah pada awal pekan ini. Namun di sisi lain, Mendagri Tito Karnavian belum mau memberikan komentar banyak mengenai rencana rapat khusus tersebut. "Entar, saya jawab nanti dululah," cetus Tito singkat saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (16/7).

Fenomena krisis murid baru ini tercatat terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai contoh, SD Negeri 1 Gedung Meneng di Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, tercatat hanya mendapatkan dua orang siswa baru untuk kelas 1 pada tahun ajaran ini.

Kondisi serupa juga terlihat di Jawa Tengah. SDN Purwoyoso 01 di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, hanya menerima tiga murid baru. Sementara itu di Kota Magelang, Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud Sugiyarti menyebutkan ada sekitar 24 SD yang jumlah rombongan belajarnya tidak mencapai 50 persen dari total kuota yang disediakan.