Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 diwarnai oleh aksi penyampaian pendapat dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian di depan markas Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 1 Juli 2026. Berdasarkan pantauan redaksi di lokasi, jalannya aksi penyampaian tuntutan pembenahan institusi ini berlangsung dengan aman, tertib, dan damai.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, pihak kepolisian sangat menghargai setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan secara tertib. Beliau menyatakan bahwa masukan yang diberikan oleh rekan-rekan koalisi merupakan sebuah refleksi yang sangat berharga untuk perbaikan performa aparat penegak hukum ke depan.
Berdasarkan keterangan resmi kepolisian, seluruh catatan yang disampaikan oleh massa aksi akan dijadikan bahan pembenahan internal yang krusial. "Kami siap menjadikan setiap catatan evaluasi tersebut sebagai bahan pembenahan internal demi mewujudkan pelayanan kepolisian yang semakin profesional, transparan, dan dekat dengan masyarakat," kata Budi saat memberikan keterangan kepada wartawan.
Dari pengamatan tim redaksi di sela-sela aksi, suasana humanis sempat terlihat ketika sejumlah polisi wanita (Polwan) membagikan bunga dan makanan kepada para perwakilan massa. Kegiatan simpatik tersebut berlangsung tepat di depan gerbang utama Polda Metro Jaya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan.
Di sisi lain, Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sekaligus Koordinator Sekretariat Koalisi Masyarakat Sipil, Arif Maulana, menegaskan bahwa reformasi di tubuh Polri saat ini dirasa belum tuntas menjawab persoalan mendasar institusi. Menurutnya, Hari Bhayangkara harus menjadi momentum pengingat bahwa kepolisian lahir dari gerakan rakyat pasca-reformasi 1998.
Arif juga menambahkan bahwa Polri wajib bekerja secara profesional, demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta tidak terlibat dalam politik praktis maupun dunia bisnis. Menurut pandangannya, seluruh anggaran operasional kepolisian berasal dari pajak masyarakat, sehingga mandat utama institusi tersebut harus sepenuhnya dikembalikan demi mengutamakan kepentingan publik.