Pemerintah Kabupaten Garut mulai mematangkan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Langkah ini diawali dengan penyampaian Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang III Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Jumat (17/7/2026).
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah awal ini diambil untuk memastikan proses pembahasan anggaran bersama pihak legislatif dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
Meskipun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 saat ini masih dalam proses, Abdusy Syakur Amin menjelaskan bahwa pemerintah daerah tetap menyampaikan rancangan KUA dan PPAS sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Targetnya, pembahasan krusial ini dapat rampung sepenuhnya pada Agustus mendatang.
Untuk Tahun Anggaran 2027, tema pembangunan yang diusung oleh Kabupaten Garut adalah "Pemerataan Akses Layanan Dasar dan Peningkatan Produktivitas Daerah". Melalui tema besar ini, Pemkab Garut bakal memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat sekaligus memperkuat sektor-sektor strategis yang menjadi motor penggerak ekonomi.
Sektor-sektor unggulan yang akan diperkuat meliputi pertanian, peternakan, pariwisata, hingga industri ekonomi kreatif. Selain mengacu pada RKPD, penyusunan kebijakan anggaran ini juga diselaraskan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Nasional Tahun 2027 agar tetap sinkron dengan arah pembangunan dari pemerintah pusat.
Dalam rancangan makro tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Garut diproyeksikan mampu mencapai angka sekitar Rp4,76 triliun. Sumber pendapatan ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta pos lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sementara itu, kebutuhan belanja daerah pada tahun 2027 diperkirakan menyedot anggaran hingga Rp4,86 triliun. Alokasi belanja ini diprioritaskan untuk membiayai belanja wajib, pelaksanaan program strategis daerah, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan pelayanan publik bagi warga Garut.
Adanya selisih antara target pendapatan dan belanja memicu defisit anggaran sekitar Rp100 miliar. Defisit tersebut direncanakan akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Bupati Garut berharap proses pembahasan bersama jajaran DPRD mampu menghasilkan APBD TA 2027 yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Produk anggaran ini diharapkan dapat menjawab segala tantangan pembangunan daerah serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut secara nyata.