Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai pengunduran diri Nanik S Deyang dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) harus dijadikan momentum perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan informasi yang dihimpun, Nanik S Deyang sebelumnya telah menyampaikan permohonan pamit kepada Presiden Prabowo Subianto guna fokus menjalani masa pengobatan penyakit jantung.
Menanggapi situasi tersebut, pihak legislatif menyatakan sikap menghormati keputusan pribadi yang diambil oleh Nanik sekaligus menyampaikan doa terbaik untuk kesembuhannya.
"Saya menghormati keputusan Ibu Nanik untuk mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Saya mendoakan agar beliau diberikan kelancaran dalam menjalani pengobatan dan segera pulih," ujar Charles Honoris saat memberikan keterangan kepada awak media pada Rabu (22/7/2026).
Meskipun didasari alasan kesehatan, Charles menegaskan bahwa proses pergantian pucuk pimpinan di tubuh BGN tidak boleh sekadar dilihat sebagai pergantian figur semata tanpa ada pembenahan substansial.
Berdasarkan pantauan redaksi, pelaksanaan program andalan pemerintah ini memang kerap diwarnai berbagai sorotan tajam dan permasalahan di lapangan sejak awal peluncurannya.
"Selama ini kita melihat berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG, mulai dari kasus keracunan massal, persoalan tata kelola, hingga dugaan konflik kepentingan," tegas Charles.
Melihat rentetan polemik yang terjadi, ia menekankan agar figur pengganti yang nantinya ditunjuk Presiden harus mempunyai keberanian penuh dalam melakukan langkah-langkah korektif.
Berdasarkan pengamatan tim redaksi, reformasi di dalam tubuh BGN dinilai sangat mendesak demi menjaga keselamatan penerima manfaat serta efisiensi anggaran negara.
"Siapa pun yang memimpin BGN ke depan harus berani melakukan evaluasi dan redesign program agar lebih tepat sasaran, lebih aman, lebih akuntabel, dan sesuai dengan kemampuan fiskal negara," lanjutnya.
Sebagai mitra kerja pemerintah, Komisi IX DPR RI memastikan akan terus memperketat fungsi pengawasan terhadap kinerja BGN demi memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi secara optimal.
"Yang terpenting bukan hanya siapa yang memimpin, tetapi apakah rakyat benar-benar mendapatkan manfaat dari program ini secara aman, efektif, dan berkelanjutan," tutup Charles.