Pemerintah Iran secara resmi mengumumkan rencana penerapan aturan baru bagi seluruh kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz, yang dikenal sebagai salah satu jalur pelayaran energi paling strategis di dunia. Berdasarkan pengamatan tim redaksi, langkah ini berpotensi kembali meningkatkan ketegangan geopolitik di kawasan Teluk, terutama setelah Amerika Serikat menyatakan penolakan keras terhadap segala bentuk pungutan di jalur internasional tersebut.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Dalam kebijakan baru yang sedang digodok tersebut, kapal-kapal dagang yang berasal dari China serta negara-negara lain yang dianggap sebagai sahabat dekat Iran dijanjikan akan memperoleh perlakuan khusus serta keistimewaan dalam penerapan biaya layanan. Menurut laporan dari Al Jazeera, pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Duta Besar Iran untuk China, Abdolreza Rahmani Fazli, saat berbicara dalam Forum Perdamaian Dunia di Beijing.
Berdasarkan keterangan Abdolreza Rahmani Fazli, pihak Iran saat ini bersama Oman tengah sibuk menyusun mekanisme baru terkait pengelolaan Selat Hormuz. Langkah ini diambil seiring dengan akan berakhirnya masa transisi pascakesepakatan awal mengenai penghentian permusuhan yang sempat tercapai antara pihak Iran dan Amerika Serikat.
Dari pantauan redaksi, kesepakatan sementara yang sebelumnya disetujui oleh kedua belah pihak memang mengizinkan kapal komersial untuk melintasi Selat Hormuz tanpa dipungut biaya sama sekali selama kurun waktu 60 hari. Namun, hingga saat ini masih belum ada kepastian regulasi mengenai aturan permanen yang akan berlaku setelah masa transisi dua bulan tersebut resmi berakhir.
Abdolreza Rahmani Fazli menegaskan bahwa Iran akan tetap bersikeras mengenakan biaya layanan kepada kapal-kapal yang melintas. Ia menjelaskan bahwa pungutan tersebut bukanlah tarif tol komersial, melainkan biaya resmi untuk mendukung pengelolaan jalur pelayaran internasional, seperti menjaga keamanan pelayaran, pengawasan lalu lintas, serta penanganan dampak lingkungan.
"Sebagai negara yang Selat Hormuz merupakan bagian dari perairan teritorialnya, kami pasti akan mengenakan biaya layanan," kata Abdolreza Rahmani Fazli dalam forum tersebut. Penyusunan aturan baru ini diklaim dilakukan bersama Oman yang berada di sisi lain selat, di mana kedua negara telah membentuk komite bersama untuk menentukan mekanisme final.
Dalam kesempatan yang sama, pihak Iran juga secara terbuka memastikan bahwa China dan negara-negara mitra yang selama ini konsisten memberikan dukungan diplomatik maupun ekonomi kepada Teheran akan mendapatkan pengecualian tarif atau bentuk keistimewaan lainnya. Sementara itu, pihak Washington dikabarkan tetap menolak segala jenis penarikan biaya yang dinilai dapat mengganggu stabilitas arus perdagangan global.