Ketegangan baru kembali menyelimuti salah satu jalur perdagangan energi paling krusial di dunia. Pemerintah Iran dan Oman dilaporkan terus memajukan rencana penerapan skema biaya layanan bagi kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Langkah kontroversial ini tetap digulirkan meskipun mendapat penolakan keras dari pihak Amerika Serikat.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan pengamatan tim redaksi, rencana ini muncul di tengah situasi geopolitik yang masih rawan setelah gencatan senjata yang rapuh antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Kehadiran regulasi baru di selat strategis tersebut dikhawatirkan dapat memicu ketidakpastian baru bagi stabilitas pelayaran global, khususnya bagi kapal-kapal tanker pembawa minyak mentah.
Menurut laporan dari The New York Times yang mengutip pernyataan pejabat Iran serta sejumlah diplomat, pihak Oman dikabarkan telah menyerahkan proposal resmi mengenai mekanisme pengelolaan Selat Hormuz ini kepada Amerika Serikat dan beberapa negara Barat. Dari pantauan redaksi, perwakilan Pemerintah Amerika Serikat mengonfirmasi telah menerima draf usulan tersebut dan kini sedang membahas sejumlah keberatan secara intensif bersama pihak Oman.
Pihak Muscat mengklaim bahwa skema yang diusulkan ini mengadopsi mekanisme kerja sama yang sukses diterapkan di Selat Malaka dan Singapura. Dalam sistem di Asia Tenggara tersebut, negara-negara pengguna jalur pelayaran memberikan kontribusi sukarela demi mendukung keselamatan navigasi, bantuan pelayaran, serta perlindungan lingkungan laut yang telah berjalan sejak tahun 2007 tanpa berbentuk tarif wajib.
Iran dan Oman berharap model serupa dapat diimplementasikan di Selat Hormuz guna membiayai pengamanan jalur pelayaran yang menjadi urat nadi pasokan energi dunia. Namun, Amerika Serikat menilai bahwa Selat Hormuz merupakan perairan internasional yang tidak boleh dimonetisasi atau dibebani biaya operasional sepihak oleh negara-negara pesisir.
Menanggapi dinamika ini, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menyatakan bahwa Teheran pada dasarnya lebih menginginkan adanya mekanisme bersama dengan Oman dalam pengelolaan selat tersebut. Kendati demikian, pihak Iran mengisyaratkan kesiapan untuk mengambil langkah unilateral jika kesepakatan regional tidak kunjung tercapai.
Menurut media pemerintah Iran, Kazem Gharibabadi menegaskan sikap negaranya terkait pengelolaan wilayah perbatasan tersebut. "Kami ingin membangun kerangka kerja bersama, tetapi jika Oman tidak bersedia, Iran akan melanjutkan kebijakan secara sepihak," ujar Kazem Gharibabadi dalam keterangannya.
Di sisi lain, Oman kini menghadapi posisi diplomatik yang cukup sulit sebagai mediator tradisional di Timur Tengah. Sejumlah diplomat menyebut Muscat sangat khawatir apabila tidak dibentuk mekanisme hukum bersama, Iran akan benar-benar memberlakukan aturan secara sepihak yang berpotensi memicu sengketa besar berdasarkan hukum maritim internasional.