Wacana mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri di Jawa Barat menuai penolakan. Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat menyatakan mayoritas orang tua siswa keberatan dengan rencana tersebut karena masyarakat sudah memiliki pola pikir bahwa bersekolah di sekolah negeri berarti bebas dari iuran rutin bulanan.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Ketua Fortusis Jawa Barat, Dwi Subianto, menjelaskan bahwa pihaknya memahami latar belakang munculnya wacana ini, terutama terkait keterbatasan anggaran operasional yang dihadapi banyak sekolah negeri. Namun, ia menegaskan solusi yang lebih tepat adalah meningkatkan dukungan anggaran dari pemerintah melalui APBD, bukan dengan kembali membebankan biaya kepada orang tua.
"Jadi, mayoritas orang tua itu pada nolak kalau SPP mau dihidupkan kembali. Terlepas bahwa wacana di dewan maupun di Dinas Pendidikan ingin dihidupkan kembali karena memang faktanya yang namanya biaya operasional sekolah itu tidak cukup untuk bulanannya," ujar Dwi, Sabtu (18/7/2026).
Pihak Fortusis juga memberikan dukungan terhadap sikap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang berkomitmen untuk menambah alokasi pembiayaan pendidikan lewat APBD dan tidak memprioritaskan penarikan kembali iuran SPP. "Kami setuju Pak Gubernur akan menambah melalui APBD, karena kan saya enggak tahu prosedur APBD itu kayak apa sebagai rakyat ya," tambahnya.
Menurut Dwi, opini publik yang mengidentikkan sekolah negeri dengan ketiadaan pungutan bulanan sudah melekat kuat. Jika kebijakan iuran bulanan ini dipaksakan kembali, dikhawatirkan akan memicu gelombang penolakan yang lebih luas dari masyarakat.
"Ditambah mindset masyarakat Jawa Barat itu sudah negeri-minded. Kesannya itu kalau negeri itu pasti SPP enggak ada, gitu lho. Bukan sekolah gratis, SPP enggak ada. Jadi beban biaya bulanan itu hilang," kata Dwi menjelaskan situasi psikologis orang tua murid.
Kendati menolak, Dwi tidak menampik bahwa SPP bulanan memiliki keunggulan tersendiri dalam menjaga stabilitas arus kas (cash flow) manajemen sekolah. Dibandingkan dengan Dana Sumbangan Pembangunan (DSP) yang ditarik sekali dalam jumlah besar, iuran bulanan yang nominalnya relatif kecil justru lebih efektif menyokong operasional rutin harian.
"Bahwa SPP bulanan itu membantu cash flow dalam manajemen sekolah. Itu sangat membantu perputaran duit di sekolah. Kecil tapi ini, ketimbang misalnya DSP, dana untuk pembangunan itu yang gede, yang misalnya 5 juta atau 10 juta atau berapa. Itu tidak membantu, yang bisa membantu malah yang bulanan, yang hanya 150 atau 100 ribu tiap bulan," urainya.
Lebih lanjut, Dwi menilai dukungan finansial dari masyarakat mampu atau sektor swasta tetap bisa diakomodasi oleh sekolah asalkan dikelola dengan transparan dan bersifat sukarela, bukan diwajibkan dalam bentuk SPP yang mengikat semua siswa.
Ia mendorong komite sekolah untuk tampil lebih kreatif dan aktif menjalin kemitraan dengan dunia usaha serta dunia industri (DUDI) demi menutupi kekurangan anggaran operasional tahunan sekolah. Langkah ini dinilai lebih bijak daripada memberlakukan klasifikasi tarif SPP berdasarkan kategori desil ekonomi keluarga yang kerap tidak akurat.
"Jadi soal pembatasan desil itu kan kewenangan Dinas Sosial untuk bagi-bagi sembako, bagi-bagi apa pokoknya untuk sosial lah, bukan untuk pendidikan. Harusnya pendidikan kalau mau buat sendiri. Itu perlunya pemetaan PPDB kemarin itu," pungkas Dwi menekankan perlunya sistem pemetaan ekonomi yang khusus di sektor pendidikan.