Pemerintah secara terbuka mulai memetakan wilayah potensial untuk pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak opsi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai lokasi mega proyek tersebut. Penolakan ini didasari atas pertimbangan realitas kondisi wilayah IKN yang dinilai belum siap dari segi keramaian dan ekosistem bisnis global.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →"Mungkin nggak, terlalu sepi," ujar Purbaya dengan singkat saat memberikan keterangan usai menghadiri Rapat Kerja Bersama Komisi XI DPR RI. Berdasarkan pantauan redaksi di gedung parlemen, rapat tersebut secara khusus mengupas agenda krusial mengenai Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) yang sedang dikebut oleh pemerintah.
Menurut Purbaya, pemerintah kini tengah serius membahas sejumlah alternatif lokasi lain yang jauh lebih kompetitif. Fokus utama pencarian lokasi ini didasarkan pada tingkat kenyamanan dan daya tarik yang tinggi bagi para investor global. "Jadi kan masih dibahas ya, ada alternatif ya mungkin beberapa di Bali, tapi mungkin ada beberapa titik juga. Tapi yang jelas, kita akan cari tempat yang paling comfortable untuk internasional investor," tegasnya saat ditanya mengenai potensi luar Pulau Jawa.
Dari pengamatan tim redaksi, keseriusan pemerintah dalam menggolongkan proyek ini terlihat dari target penyelesaian regulasi yang sangat agresif. RUU PFII sendiri ditargetkan rampung sepenuhnya pada Juli 2026. Langkah kilat ini diambil setelah regulasi tersebut resmi masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 melalui Rapat Paripurna Masa Persidangan V DPR RI.
Di sisi lain, kebijakan ini selaras dengan visi strategis Presiden Prabowo Subianto yang mengarahkan pembentukan International Financial Center dan Family Office. Skema ini diproyeksikan menjadi magnet besar dalam menarik aliran dana investasi asing (inflow) raksasa ke dalam negeri yang potensinya diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar AS.
Berdasarkan keterangan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar persiapan awal program ini dipusatkan di Pulau Dewata. "Dan kemudian tadi Presiden beri arahan lagi mengenai International Financial Center, Family Office yang nanti akan ada pertemuan, sekitar bulan Juli di Bali," pungkas Luhut saat menjelaskan hasil pertemuannya dengan Presiden di Istana Negara.