Sebanyak 12 negara bagian di Amerika Serikat, yang dipimpin oleh California, resmi mengajukan gugatan hukum untuk memblokir rencana akuisisi Warner Bros Discovery oleh Paramount. Langkah hukum terhadap mega merger Hollywood ini diambil karena dinilai berpotensi menyatukan studio film terbesar, jaringan berita televisi, dan berbagai aset hiburan raksasa lainnya di bawah satu atap.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Jaksa Agung California, Rob Bonta, menegaskan bahwa langkah penggabungan ini akan membawa dampak buruk bagi industri kreatif dan konsumen luas. "Penggabungan tidak sah dari dua raksasa hiburan ini akan menyebabkan harga yang lebih tinggi, kualitas yang lebih rendah, dan konten yang lebih sedikit untuk film dan televisi, yang pada akhirnya merugikan bioskop, distributor kabel, dan penonton di seluruh AS," ujar Bonta dalam pernyataan resminya terkait gugatan yang diajukan di Pengadilan Federal Distrik Utara California.
Menanggapi tudingan tersebut, pihak Paramount langsung memberikan pembelaan dan menuduh para jaksa agung salah dalam memahami fakta serta hukum antimonopoli. "Menunda transaksi ini hanya akan merugikan para pekerja industri hiburan yang telah menderita dalam beberapa tahun terakhir akibat disrupsi teknologi yang mengorbankan puluhan ribu pekerjaan di California," tulis Paramount dalam pernyataan resminya.
Kesepakatan antara Paramount dan Warner Bros Discovery diprediksi akan memberikan kendali besar kepada keluarga Ellison, konglomerat teknologi yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden Donald Trump. Jika terwujud, merger senilai 111 miliar dolar AS ini akan menyatukan layanan streaming raksasa seperti Paramount+ dan HBO Max, divisi olahraga CBS Sports dan Turner Sports, serta jaringan berita global CBS News dan CNN.
Rencana pendanaan merger ini juga memicu sorotan tajam karena melibatkan dana investasi dari Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab sebagai investor utama tanpa hak suara. Selain itu, skema pembiayaan ini diperkirakan bakal menambah utang baru sebesar 80 miliar dolar AS bagi Paramount. Lonjakan utang yang masif ini dikhawatirkan akan memicu gelombang efisiensi dan pemotongan anggaran besar-besaran di tubuh perusahaan gabungan nantinya.
Proses hukum yang diinisiasi oleh negara-negara bagian ini dipastikan bakal menjadi sandungan mahal bagi Paramount. Berdasarkan dokumen sekuritas, Paramount wajib membayar "biaya keterlambatan" sekitar 650 juta dolar AS kepada pemegang saham Warner setiap 90 hari mulai 1 Oktober jika kesepakatan tertunda. Bahkan, jika merger tidak rampung hingga 4 Juni tahun depan, Paramount terancam denda penalti sebesar 7 miliar dolar AS.