Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk memberikan contoh nyata kepada masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan. Langkah Pemprov DKI yang kini mulai mengoperasikan fasilitas waste station di area Balai Kota Jakarta guna mendukung gerakan pemilahan sampah mendapat apresiasi langsung dari Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Menurut Nabilah, langkah tersebut merupakan awal yang sangat baik untuk membangun budaya pengelolaan sampah yang lebih tertib. Namun, ia menekankan bahwa penerapan kebiasaan positif ini harus dimulai dan diperkuat di lingkungan birokrasi pemerintahan terlebih dahulu sebelum disosialisasikan secara masif kepada warga Jakarta.
Ia menilai, pemerintah daerah wajib menjadi teladan yang baik agar setiap imbauan atau ajakan yang disampaikan kepada masyarakat memiliki dampak serta pengaruh yang kuat. "Pemerintah tidak bisa hanya mengajak masyarakat memilah sampah, tetapi juga harus memberi contoh melalui budaya kerja di kantor pemerintahan," ujar Nabilah, Senin (18/7/2026).
Meski menyambut baik kehadiran waste station di Balai Kota, Nabilah mengingatkan agar program lingkungan ini tidak berhenti sebagai proyek percontohan sementara. Ia berharap sistem pemilahan sampah ini dapat diterapkan secara merata dan menyeluruh di seluruh kantor perangkat daerah di Jakarta agar menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi.
"Kalau ingin mengubah perilaku masyarakat, pemerintah harus lebih dulu konsisten," tegas politisi tersebut menambahkan terkait komitmen yang harus dijaga oleh jajaran aparatur sipil negara.
Selain mendorong konsistensi, Nabilah juga mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk segera menyusun mekanisme evaluasi serta pengawasan berkala. Langkah pengawasan ini dinilai sangat penting agar implementasi program pemilahan sampah di perkantoran pemerintah berjalan sesuai target dan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial belaka.
Nabilah menambahkan bahwa keberhasilan gerakan ini harus memiliki indikator capaian yang jelas. Tolok ukur tersebut mulai dari tingkat kepatuhan para aparatur dalam memilah sampah harian hingga penurunan volume sampah yang dikirim ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.
Melalui parameter evaluasi yang jelas, Pemprov DKI Jakarta diyakini dapat mengukur efektivitas kebijakan dengan akurat sekaligus cepat melakukan perbaikan jika ditemukan kendala di lapangan. "Pemerintah harus menjadi role model agar pilah sampah benar-benar menjadi budaya baru di Jakarta," pungkas Nabilah.