Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara resmi melantik serta mengambil sumpah dan janji jabatan sejumlah pejabat manajerial maupun nonmanajerial di lingkungan Kementerian Hukum pada Senin, 20 Juli 2026. Acara pelantikan yang berlangsung di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Jakarta Selatan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis memperkuat struktur organisasi melalui penempatan aparatur yang profesional dan berintegritas.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan data yang dihimpun, jajaran posisi penting yang dilantik meliputi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Sosial, serta Asesor Ahli Utama. Rangkaian prosesi diawali dengan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara dan pakta integritas, hingga serah terima jabatan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum.
Dalam amanatnya, Supratman menekankan bahwa penunjukkan ini merupakan bentuk kepercayaan negara yang harus dijaga melalui kinerja nyata demi kepentingan masyarakat luas.
"Saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang telah menerima amanah. Teruslah bekerja dengan penuh semangat dan mengabdikan diri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Supratman.
Menurut pandangan Supratman, momentum pelantikan ini bukan sebatas rotasi jabatan rutin, melainkan sarana krusial untuk memacu kolaborasi lintas satuan kerja agar tercipta instansi yang kian adaptif dan responsif terhadap tantangan hukum modern.
"Jabatan ini adalah kepercayaan negara. Amanah tersebut harus dijalankan sesuai sumpah jabatan, dengan menjaga dan membesarkan institusi melalui kinerja yang profesional," tegas Supratman.
Dari pantauan redaksi di lokasi acara, kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Wakil Menteri Hukum, Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli, Staf Khusus Menteri, hingga pimpinan unit kerja Sekretariat Jenderal. Bertindak sebagai saksi dalam penandatanganan pakta integritas yaitu Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar serta Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo.
Apresiasi atas rotasi kepemimpinan ini turut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB I Gusti Putu Milawati. Menurut Milawati, perombakan struktur ini akan memberikan dorongan positif bagi seluruh jajaran di daerah.
"Pelantikan ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat," ujar Milawati.