Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membantah keras tudingan yang menyebut partainya sebagai dalang atau pengendali di balik rangkaian aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia selama setahun terakhir.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Hasto menilai tudingan tersebut justru mencerminkan kelemahan tata kelola pemerintahan saat ini yang gemar mencari kambing hitam ketika menghadapi persoalan publik. Hal itu disampaikannya di sela menghadiri ujian disertasi terbuka pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Senin (20/7).
"Berbagai tuduhan-tuduhan ke PDI Perjuangan itu menunjukkan kelemahannya di dalam sistem pemerintahan kita, sehingga yang saya tadi katakan, cenderung melakukan justifikasi termasuk ketika ada persoalan itu, cenderung mencari suatu politik nanti kambing hitam. Itu menunjukkan hakikat dari watak yang otoriter," kata Hasto kepada wartawan.
Hasto menyebut pola serupa pernah terjadi pada peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebagai Peristiwa Kudatuli. Menurutnya, saat itu rezim penguasa juga sibuk mencari kambing hitam untuk menutupi persoalan internal kekuasaan mereka.
"Sama dengan dulu ketika 27 Juli. Dicarilah kambing hitam. Tentang politik kambing hitam itu kan juga terjadi 27 Juli. Muncul setan gundul dari Pak Harto kan. Kemudian muncul penangkapan-penangkapan aktivis," ucap Hasto menambahkan.
Ia menilai akar masalah sebenarnya terletak pada tata kelola negara yang tidak lagi menjadikan rakyat sebagai sumber orientasi kekuasaan. "Padahal itu kan kelemahan dari tata kelola negara yang tidak lagi melihat rakyat sebagai sumber orientasi. Tapi status quo dari kekuasaan itu yang menjadi sumber orientasi karena power tends to corrupt. Nah, itulah yang kemudian terjadi," tambahnya.
Di luar soal tudingan terhadap partainya, Hasto juga menyoroti kondisi demokrasi Indonesia yang menurutnya tengah mengalami kemunduran serius. Ia merujuk pada hasil penelitian V-Dem Institute yang menyebut Indonesia tak lagi berstatus negara demokrasi penuh akibat kecenderungan otoritarianisme legal.
"Ya, kalau demokrasi tidak lagi turun. Ini penelitian V-Dem Institute kita tidak lagi negara demokrasi. Karena misalnya kecenderungan otoritarian legalism. Jadi DPR juga karena bekerjanya tadi otoritarian populis kemudian merubah watak kekuasaan," ujarnya.
Hasto kemudian membandingkan guncangan eksternal pada masa Perang Dingin 1965 dengan guncangan internal saat ini yang lahir dari perubahan perilaku kekuasaan. "Nah, kalau internal itu juga perubahan dari aspek political behavior-nya, power behavior dari penguasa yang memang karena kekuasaannya bisa mengklaim atas suatu kebenaran politik," jelasnya.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa tidak ada kekuatan otoriter yang bisa bertahan selamanya. PDIP pun menjadikan momentum peringatan Peristiwa Kudatuli untuk terus mengingatkan publik bahwa kontrol ketat penguasa pada akhirnya tidak akan mampu bertahan menghadapi kekuatan rakyat.
"Itu ternyata kan tidak mampu berhadapan dengan kekuatan rakyat. Nah, sehingga tidak ada kekuatan otoriter itu yang langgeng. Kecuali kerusakan terhadap masa depan. Itu yang terus-menerus kami ingatkan," tutur Hasto memungkasi pernyataannya.