Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi NasDem, Dini Rahmania, memberikan sorotan tajam terhadap pengumuman 29 program dukungan kesejahteraan tahun 2026 yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet pada Senin (20/7/2026). Ia menegaskan bahwa keberhasilan seluruh program tersebut sangat bergantung pada keakuratan dan validitas data penerima manfaat.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan keterangannya, tanpa adanya perbaikan serta pembenahan pada data bantuan sosial (bansos), target pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem terancam gagal dan berpotensi besar salah sasaran. Dari pantauan redaksi, persoalan akurasi data memang selalu menjadi tantangan mendasar dalam penyaluran berbagai bantuan pemerintah.
"Akan tetapi, kami tekankan dan harus kita sadari bahwa data merupakan kunci utama keberhasilan program perlindungan sosial 29 program dukungan kesejahteraan 2026," kata Dini saat memberikan konfirmasi pada Selasa (21/7/2026).
Menurut Dini, dari puluhan kebijakan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat harus diprioritaskan terlebih dahulu. Hal ini penting untuk memastikan kehadiran negara dapat dirasakan secara langsung oleh warga yang benar-benar membutuhkan.
"Menurut kami, dari berbagai kebijakan yang telah dicanangkan Presiden, yang paling mendesak adalah program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti penguatan perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan gizi, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta penciptaan lapangan kerja," paparnya.
Selain persoalan data, Dini menyoroti efisiensi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian Sosial. Ia menolak keras pencairan anggaran dalam jumlah besar jika hanya sekadar pemenuhan administratif tanpa evaluasi dan dampak nyata di lapangan.
"Setiap program harus memiliki indikator kinerja yang jelas, target yang terukur, serta evaluasi berkala agar pelaksanaannya efektif. Prinsipnya, anggaran negara harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan sekadar terserap secara administratif," tegasnya.
Berdasarkan pengamatan tim redaksi, DPR RI mendorong pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala dan berbasis digital. Pihak legislatif juga mengambil inisiatif untuk memangkas birokrasi lintas sektoral agar sinkronisasi data antarlembaga dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
"Selain itu kami juga mengkomunikasikan dengan rekan-rekan di Komisi X yang bermitra dengan BPS agar penyelarasan atau update data bisa dilakukan segera tanpa perlu birokrasi yang berbelit, verifikasi dan validasi yang transparan, termasuk ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan koreksi apabila ditemukan data yang tidak sesuai," pungkasnya.